Penerapan Sistem E-government di Indonesia

BAB I

Pendahuluan

1. A. Latar Belakang

Electronic Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi dewasa ini mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan.
Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-Gov) yang mulai diterapkan di Indonesia. Sebagai gambaran,  e-government tidak membutuhkan penyelenggara negara (aparatur pemerintah) yang banyak, melainkan sedikit tapi handal, memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan profesionalitas.  Inilah salah satu tantangan pemerintah (daerah) saat ini dan masa datang. Tentunya, untuk menghadapi perubahan tersebut, idealnya dari sekarang sudah diupayakan penataan terhadap sumber daya manusianya.

Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.      B.       Rumusan Masalah

1.      Definisi Electronic Government

2.      Bagaimana  fungsi dan perkembangan E-Government  ?

3.      Bagaimana implementasi e-goverment terhadap pemerintahan ?

3.      C.      Tujuan

1.      Untuk mengetahui definisi electronic government

2.      Untuk mengetahui fungsi dan perkembangan e-gov di Indonesia

3.      Untuk mengetahui implementasi e-gov terhadap pelaksanaan pemerintahan

BAB II

Pembahasan

2.      A. Pengertian E-Government

E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

2.      B.     Fungsi dan Perkembangan E-Government

E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.

Di Indonesia, perkembangan e-government  masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Indonesia belum mencapai tingkat integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukantransaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Melihat perkembangan system aplikasi e-government  di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government  di Indonesia masih dalam proses. Artinya pengembangan e-government  dapat dikatakan sukses ataupun sebaliknya gagal di masa yang akan datang. Penting untuk mempersiapkan berbagai sarana dalam pengembangan e-government di (ndonesia seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi dan inisiatif serta responsibilitas pihak-pihak yang terlibatlangsung agar inisiasi untuk menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik dan pelayananyang berkualitas dapat terwujud dengan baik bukan pelaksanaan yang terkesan dituntut oleh kebijakan pemerintah pusat. 

2.      C.     Implementasi sistem informasi terhadap pemerintahan

Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisa data-data yang sudah diinput serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data-data yang telah diinput. Sistem informasi merupakan gabungan antara bahasa program yang didukung dengan sistem database

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah, merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Manajemen data dan informasi dalam suatu pengelolaan basis data yang terintegrasi akan memudahkan berbagai pihak mengetahui potensi dan permasalahan di suatu daerah. Ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu institusi/pemerintahan akan sangat membantu proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Pengambilan kebijakan yang didukung oleh data akan berpengaruh besar terhadap pola implementasi di lapangan.

Aplikasi Sistem Informasi yang digunakan dalam pemerintahan :

1. MANTRA (MANajemen integrasi dan perTukaRAn data)

Aplikasi MANTRAbermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).

GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. GSB mampu mensinergikan informasi dari beberapa Web-API (Application Programming Interface). Web-API dapat dipandang sebagai media Interoperabilitas Sistem Informasi.

Sampai saat ini aplikasi MANTRA telah digunakan di :

·         Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri

·         BNP2TKI

·         Kementerian Komunikasi dan Informatika

·         Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan

·         LKPP

·         Kementerian Luar Negeri

·         Pemkab Bangka

·         Pemkot Pekalongan

·         Pemprov Jawa Barat

1.  siMAYA  (Administrasi perkantoran MAYA)

Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA. Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode cloud computing dan metode non cloud computing.

Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Ende, Pemkab Banyuasin, Pemkot Tegal, Pemkab Pasaman, Direktorat PII (Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo) dan Pemprov Jawa Tengah.

1. PNSMail  (Pegawai Sipil Mail)

Layanan email yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB.

1. PrivateBox (PNSBox)

Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan Sistem Jaringan Private (Private Network Security), digunakan ISP lokal  dan PNS Box sebagai router.

yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan e-government untuk pelayanan masyarakat. Untuk pengelola keuangan daerah meliputi:

·         E-Budgeting

Untuk menyusun sistem anggaran dilakukan dengan e-budgeting dengan cara mencantumkan berapa besar biaya perjalanan dinas, sampai kebutuhan straples di masing-masing SKPD. Acuannya menggunakan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran.

·         E-Project

Untuk membuat projek perencanaan menggunakan e-project planning misalnya apakah ada yang dikerjakan secara swakelola sampai kapan selesianya. Begitu ada jadwalnya, ada uangnya, Walikota membuat kontrak kinerja dengan kepala dinas.

·         E-Procurement

Kalau nilai proyek lebih dari Rp 100 juta otomatis masuk ke e-pocurement karena harus di lelang. Dimana ada jadwalnya, kapan dilelang dan kapan selesai lelangnya.

·         E-Controlling

Untuk mengetahui progress fisik masing-masing kegiatan setiap bulan, apakah sesuai e-project planning dan e-delivery atau tidak. Semua dikontrol setiap bulan melalui e-controling.

·         E-Delivery

Kontrak yang disepakati bersama-sama, antara penyedia jasa dan pelaksana yang dimana sudah disiapkan standar kontraknya. Misalnya, kontrak dibagi lima termin. Termin I misalnya 10% termasuk pembayaran, tanpa perlu mengisi lagi karena sudah ada kesepakatan per termin. Jadi tinggal menagih tanpa perlu buat usulan-usulan baru. Secara otomatis pihak dinas akan menghitung sesuai e-project planning, karena proses pencariannya lewat e-delivery yang mana akan ketahuan jika sudah dicairkan dan jika belum dicairkan.

·         E-Performance

Di akhir tahun ada e-performance, yakni kinerja masing-masing dinas. Membandingkan kinerja masing-masing antara planning dan realisasi, sehingga akan ketahuan performance-nya.

Sedangkan yang berhubungan dengan masyarakat, antara lain :

·         E-Sapawarga

·         E-Perijinan,

·         E-Musrenbang

·         Pengaduan secara elektronik.  

1. Qlue

Aplikasi Smart City Qlue

Qlue termasuk yang paling terkenal di daftar ini. Terutama karena ini adalah aplikasi yang digunakan di DKI Jakarta. Sebagai wilayah Ibu Kota yang terbagi dalam lima kota, satu kabupaten, 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan penduduknya yang sangat padat, Jakarta jelas butuh aplikasi yang mampu mempermudah penyaluran aspirasi masyarakat.

Qlue diluncurkan pada Desember 2014, aplikasi ini mendukung fitur yang memudahkan masyarakat untuk melayangkan komplain, kerusakan fasilitas, dan sebagainya. Melalui aplikasi ini juga, setiap pengguna bisa mengunggah foto tentang masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Sampai di 2016 ini, Qlue telah digunakan oleh 200.000 pengguna dengan rata-rata aduan sekira 5.000 laporan perhari.  

2. LAPOR!

Aplikasi Lapor

Lapor merupakan kependekan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Ini adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama dengan lingkup Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik. Hal ini didukung oleh indikator yang ditampilkan di mana publik bisa melihat bagaimana progres penyelesaian masalah yang diadukan. Fitur ini juga memungkinkan adanya dialog virtual antara pemerintah dan masyarakat.

Saat ini LAPOR! telah terhubung secara digital ke 67 instansi pemerintah. Saat ini aplikasi LAPOR! masih terus memperluas jaringan supaya bisa menjangkau instansi lain sehingga cakupan layanannya lebih luas.

3. MCity

Aplikasi Mobile City

Fokus dari Gamatechno, pengembang aplikasi mCity, memang untuk membantu mewujudkan konsep smart city. Tidak heran kalau kemudian banyak aplikasi yang dibuat ditujukan untuk menyukseskan smart city. mCity adalah salah satunya. Ini adalah sebuah aplikasi City Directory yang bisa diakses melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, wisatawan yang berkunjung ke kota-kota yang sudah didukung oleh mCity bisa lebih dimudahkan. Di dalamnya tersedia informasi lengkap tentang kuliner, objek-objek wisata, hingga informasi hotel.

Tidak hanya terbatas pada aplikasi pendukung wisata, Gamatechno pun memiliki sejumlah aplikasi pendukung lembaga pemerintahan. Misalnya saja gtPerizinan yang bisa mengolah sistem informasi perizinan lewat satu pintu, gtAspirasi yang menangani sistem informasi aspirasi masyarakat, hingga gtGroupware yang memudahkan untuk melakukan kolaborasi serta adanya sistem arsip perkantoran.

BAB III

Penutup

1. A.    Kesimpulan

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang diinginkan. Hal ini juga menuntut pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai pemerintahan suatu negara dan kemudahan dalam setiap prosedur yang ada dalam suatu pemerintahan. Tuntutan itu dapat diterapkan dengan menggunakan E-government. E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Salah satu solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan Good Governance adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronik atau electronic government (e-government). Tuntutan pemerintah dalam memberikan informasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini pemerintah telah berusaha untuk mewujudkannya agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam penggunaannya pemerintah telah menggunakan beberapa aplikasi dalam pelaksaan proses pemerintahaan dalam mengelola data dalam intansi maupun dalam mengelola PNS.

Pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan mengenai E-government telah di implementasikan di kota Surabaya. Dijelaskan bahwa e-government Pemkot Surabaya dikelompokan menjadi dua, yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan e-government untuk pelayanan masyarakat. Implementasi E-Government untuk Pelayanan Publik Program seperti  ini merupakan salah satu bagian dari implementasi e-government pada pemerintahan daerah. Pemanfaatan media teknologi dan informasi oleh pemerintah daerah akan dapat memaksimalkan pelayanan publiknya kepada masyarakat.

  

Daftar Pustaka

Setia, Yunas Novi. “Perkembangan e-Government di Indonesia” . diakses pada 20 November 2015 : http://www.academia.edu/8402067/PERKEMBANGAN_E-GOVERNMENT_DI_INDONESIA